Glosarium istilah

Operator ekonomi yang mendapat pengakuan resmi kepabeanan karena kepatuhan hukum tinggi dan keamanan rantai pasok global.

Prinsip bahwa UU Kepabeanan berlaku di seluruh daerah pabean Republik Indonesia, mencakup wilayah darat, perairan, dan ruang udara.

Nilai barang dan jasa yang dipasok secara cuma-cuma atau dengan harga murah oleh importir kepada produsen luar negeri, yang wajib ditambahkan ke nilai pabean.

Sistem penomoran dan penggolongan barang impor/ekspor di Indonesia berdasarkan Harmonized System (HS) dan AHTN hingga tingkat 8 digit pos tarif nasional.

Pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga dumping dan menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri.

Term perdagangan internasional di mana nilai barang mencakup harga pokok (Cost), asuransi (Insurance), dan freight hingga pelabuhan tujuan impor.

Batas nilai pabean barang kiriman (FOB USD 3) di mana barang di bawah batas tersebut dibebaskan dari bea masuk.

Penjelasan resmi resmi dari World Customs Organization (WCO) yang menjadi rujukan internasional dalam menginterpretasi pos tarif HS.

Syarat penyerahan barang di mana penjual menanggung seluruh biaya sampai barang berada di atas kapal di pelabuhan muat pengapalan.

Nomenklatur standar internasional 6 digit yang dikembangkan oleh WCO untuk mengklasifikasikan barang dagangan di seluruh dunia.

Mekanisme pengeluaran barang impor dengan pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen pabean sebelum penerbitan SPPB.

Mekanisme pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang dan tanpa penelitian dokumen sebelum SPPB terbit otomatis.

Enam kaidah hierarki berurutan yang wajib digunakan dalam mengklasifikasikan setiap barang ke dalam pos tarif BTKI/HS secara legal.

Fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah dan hasil olahannya diekspor.

Metode penetapan nilai pabean berdasarkan harga satuan penjualan barang impor identik/serupa di daerah pabean dikurangi biaya-biaya setelah impor.

Nilai tukar resmi mata uang asing terhadap Rupiah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan BM dan PDRI.

Pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk dipakai ke dalam daerah pabean Indonesia.

Pemberitahuan pabean yang diajukan oleh eksportir kepada Kantor Pabean untuk mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pajak-pajak negara yang dipungut oleh DJBC atas kegiatan impor barang, terdiri atas PPN Impor (11%), PPnBM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor.

Badan usaha yang bertindak mengurus kewajiban pabean untuk dan atas nama importir atau eksportir, wajib mempekerjakan personil Ahli Kepabeanan BPPK.

Dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu barang untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensi (bea masuk 0% atau lebih rendah).

Surat penetapan pejabat bea cukai yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI yang wajib dilunasi atau diajukan keberatan.

Dokumen resmi persetujuan pengeluaran barang dari kawasan pabean setelah seluruh kewajiban kepabeanan dan perizinan lartas terpenuhi.

Kawasan untuk menimbun barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat/PLB).